Perpu Ormas Dan Pembubaran HTI

Isu ormas anti pancasila memang semakin meresahkan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk menerbitkan perppu no 1 tahun 2017 tentang organisasi kemsyarakatan (ormas). Konstroversi Perppu ormas ini menimbulkan banyak masalah  di masyarakat. Banyak yang setuju dan banyak pula yang tidak setuju. Terjadi banyak kritikan dari berbagai pihak. Bahkan banyak yang akan menggugat ke mahkamah konstitusi. Dengan penerbitan perppu ini, juga membuat ormas islam HTI dicabut izin badan hukumnya.

Gugatan Ke Mahkamah Agung

Dari pihak HTI dan beberapa pihak lainnya berencana untuk mengajukan gugatan ke mahkamah agung. Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Wiranto tak begitu dipikir panjang. Buat masyarakat yang merasa tidak setuju dengan kebijakan tersebut, memang bisa menempuh jalur hukum yang berlaku. Nantinya pengadilan yang kan menentukan apakah semua perkaraan tersebut benar atau salah. Hal ini juga akan menentukan apakah pemerintah benar atau salah dalam mengeluarkan perppu ormas.

Wiranto berharap tidak akan ada lagi kerusahan mengenai hal tersebut. dengan adanya keputusan ini  tersebut memang membuat badan hukum HTI di cabut. Kementerian huklum dan ham secara resmi telah mencabut izin bada hukum dari organisasi hizbut tahrir indonesia (HTI). Hal ini dilakukan supaya bisa merawat pancasila. Semua keputusan ini dilakukan berdasarkan semua fakta yang sudah dikumpulkan.

Pihak HTI, mengaku tidak begitu tahu mengapa kemenkumham mencabut izin badan hukum dari HTI. Mereka merasa tidak ada koordinasi sama sekali, tidak ada peringatan tertulis sama sekali dari pihak kementerian hukum dan ham. Oleh karena itu HTI akan mengajukan proses gugatan ke pengadilan. Atas pencabutan izin badan hukum secara tiba-tiba tanpa adanya alasan yang jelas.

Tanggapan PBNU Dan MUI

Kontroversi perpu ormas ini memberikan banyak tanggapan dari berbagai pihak. Termasuk dari pihak pbnu dan MUI. Pencabutan izin badan usaha HTI dikarenakan ormas ini bertentangan dengan sistem yang ada di indonesia. Semua kegiatan yang dilakukan HTI, mulai saat ini akan selalu diingatkan dan diberi pemberitahuan oleh pihak berwajib. Hal ini membuat ketua PBNu dan MUI saling angkat bicara, mereka mengatakan menyerahkan semunya ke pemerintah. Jika memang keputusan tersebut yang terbaik.

Dari perpu tersebut, pemerintah memang bisa memutuskan untuk membubarkan sebuah organisasi kalau terasa meresahkan masyarakat dan anti pancasila. Terutama jika sudah mendapatkan bukti yang nyata. MUI akan tetap mendukung semua yang dilakukan pemerintah, Jika memang HTI merasa tidak terima, bisa langsung melakukan gugatan ke pengadilan. Ma;ruf berharap dengan adanya perpu tersebut, bukan menjadi alasan untuk membubarkan ormas yang lain karena tidak semua ormas anti islam. Setiap pembubaran harus melalui jalur yang panjang dan bukti yang nyata. Supaya tidak menimbulkan masalah yang lebih banyak lagi.

Pihak PBNu dan GP ansor juga mendukung adanya perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarkatan (ormas). Mereka akan mendukung dan mengawal semua hal yang terdapat di perpu tersebut. mereka berkata, ketakutan akan perpu ini hanya terjadi pada ormas togel online yang anti pancasila. Adanya perpu ini malah akan membuat kesatuan dan persatuan bangsa tetap terjaga. Tidak ada yang namanya merusak demokrasi.

Bahkan pihak GP ansor akan membantu pemerintah kalau ada yang menggugat perpu ini. kontroversi perpu ormas ini memang semakin memanas. Banyak pihak yang tidak setuju, karna telah merusak demokrasi. Tapi adanya perpu juga membantu menghilangkan ormas yang merusak persatuan bangsa.

Leave a Reply