Halimah Yacob, Perempuan Muslim Pertama Pimpin Singapura

Membicarakan Singapura, pasti tak lepas dari penampilan negara mungil yang luar biasa maju dan berkembang ini. Memiliki luas hanya sedikit lebih sempit dari Jakarta, Singapura sukses menjadi pusat keuangan terdepan ketiga di dunia. Lebih muda daripada Indonesia yakni baru mendapat kemerdekaan di tahun 1964, Singapura menjelma menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Bumi pada 2010.

 

Karena prestasinya itu, para Presiden dan Perdana Menteri Singapura selalu menuai berbagai pujian. Namun kali ini kabar membanggakan muncul dari Singapura di mana mereka akan memiliki Presiden baru yang berbeda bernama Halimah Yacob. Yap, Halimah akan menjadi Presiden perempuan dewa poker sekaligus pemimpin beragama Islam pertama di Singapura.

 

Resmi Pimpin Singapura Tanpa Pemilu

 

Kepastian bahwa perempuan berusia 63 tahun ini jadi Presiden Kedelapan Singapura ditetapkan oleh Returning Officer, Ng Wai Choong pada Rabu (13/9) siang ini. Menggantikan Tony Tan Keng Yam, perempuan berhijab yang pernah menjadi Ketua Parlemen Singapura ini akan memimpin selama enam tahun lamanya hingga 2023 mendatang.

 

Setelah ditetapkan secara resmi sebagai Presiden Singapura, Halimah akan dilantik di Istana Kepresidenan pada Kamis (14/9) petang. Yang membuat banyak orang takjub pada terpilihnya Halimah adalah karena perempuan lulusan Fakultas Hukum Universitas Singapura ini adalah satu-satunya kandidat dari total lima orang yang memenuhi syarat dengan menerima Sertifikat Kelayakan dari Departemen Pemilu Singapura.

 

Dengan syarat mutlak itu, maka penduduk Singapura tak perlu menggelar pemungutan suara pada 23 September 2017. Sekedar informasi, untuk periode saat ini, Pilpres Singapura memang diperuntukkan khusus bagi komunitas Melayu. Kenapa begitu? Karena sesuai Konstitusi, bahwa Pilpres Singapura bisa ditujukan hanya untuk satu komunitas saja jika tak satu orang pun dari anggota komunitas itu menjabat sebagai Presiden dalam lima masa jabatan terakhir. Singapura sendiri sejauh ini sudah memiliki empat Presiden etnis Tionghoa dan satu etnis India. Sementara terakhir kali pemimpin Melayu di Singapura adalah Presiden pertama mereka, Yusof Ishak.

 

Anak Penjual Nasi Padang Yang Sering Bolos Sekolah

 

Tak butuh waktu lama bagi publik dunia untuk segera penasaran akan sosok Halimah. Apalagi ternyata dibalik karier gemilangnya sebagai politisi bergengsi, Halimah yang memiliki ayah seorang muslim India dan ibu keturunan Melayu itu mengalami hidup susah di masa mudanya. Halimah harus kehilangan sang ayah yang bekerja sebagai satpam ketika dia masih berusia delapan tahun.

 

Demi mencukupi kehidupan keluarganya, ibu Halimah harus berjualan nasi padang menggunakan gerobak keliling di daerah Shenton Way. Usai memperoleh lahan kios untuk berdagang, Halimah yang di tahun 60-an itu masih bersekolah di Singapore Chinese Girls’ School pun sering membantu sang ibu berjualan seperti mencuci piring, membersihkan meja dan menyajikan pelanggan.

 

Karena kesibukannya membantu sang ibu, Halimah yang duduk di bangku kelas 2 SMP nyaris hendak dikeluarkan dari sekolah lantaran terlalu sering membolos. Dalam wawancaranya dengan Channel News Asia, Halimah mengaku meskipun alasannya bolos itu demi membantu ibunya, ancaman hampir dikeluarkan dari sekolah adalah momen terburuk dalam kehidupannya.

 

Kehidupan yang serba sulit itulah yang mendorong Halimah untuk berjuang mengubah nasib keluarganya. Dia lalu tekun menyelesaikan pendidikan hukumnya hingga masuk ke dunia politik pada tahun 2001 atas saran Perdana Menteri Goh Chok Tong. Halimah menyebut bahwa pengalaman sulit dan perjuangan ibunya saat dia muda membuatnya lebih memahami kehidupan kaum miskin Singapura.

 

Kegiatan Jokowi Di Pembukaan Kongres Pancasila Di UGM

Kongres pancasila yang ke sembilan kali ini, diadakan di universitas gadjah mada yogyakarta, pada hari sabtu 20 juli 2017. Presiden RI joko widodo, bersama dengan ibu negara  Iriana dan rombongan kepresidenan. Presiden jokowi menjadi presiden RI pertama yang hadir di kongres pancasila. Ada banyak rangkaian acara yang akan dilakukan oleh Presiden Joko widodo dan rombongan di kota yogyakarta.

Jokowi Pembicara Kunci Kongres Pancasila

Presiden jokowi dan rombongan, tiba di koya yogyakarta pada hari jumat 21 juli sekitar Pukul 323.30. Pesawat kepresidenan indonsia 1, mendarat di lanud adi sucipto. Terlihat jokowi memakai setelan jas hitam dan sarung, setelah menghadiri Rakernas PP dan Haul syaikh Nawawi di banten. Jokowi dan rombongan langsung menginap di Gedung Agung, Yogyakarta. Hari ini, jokowi akan menjadi pembicara kunci di acara kongres di universitas Gadjah mada (UGM).

Acara di buka dengan rangkaian nyayian lagu nasional dari Aubade pancasila. Abubade adalah paduan suara yang terdiri dari siswa Sekolah dasar sampai mahasiwa dari berbagai daerah di Yogyakarta. Mereka menyanyikan berbagai macam Lagu nasional dan lagu daerah. Yang menarik adalah pengiring lagunya memakai piano hadiah dari presiden pertama republik indonesia, bapak soekarno. Piano tersebut masih terawat dengan sangat baik. Piano berwarna cokelat dan tutr yang sudah agak menguning, tetap menghasilkan suara yang merdu. Ada stiker yang terdapat tulisan “ pemberian bung karno KPD PS B.D 1965”.

Menurut jokowi, kampus ugm merupakan bagian penting dalam perjuangan kemerdekaan negara indonesia.  Oleh karena itu akan lebih baik berkumpul di kongres pancasila ini, bisa membuat smeangat kebangsaan dan memperkuat pancasila semakin tinggi. Rektor UGM, sangat gembira dengan kedatangan presiden Ri joko widodo di kongres ini. semua peserta yang datang berasal dari berbagai penjuru di indonesia. Semoga dengan acara ini, membuat kecintaan terhadap pancasila semakin tinggi.

Kegiatan Jokowi Selama Di Yogyakarta

Selain menghadiri acara kongres, presiden joko widodo juga akan menghadiri serangkaian acara lainnya di kota pelajar ini. siangnya jokowi akan langsung menghadiri acara pembukaan Rakorpimnas PGRI yang dilaksanakan di Sahid Jaya Hotel, Sleman, Yogyakarta. Ada beberapa sambutan yang diberikan. Jokowi mengatakan bahwa para guru harus bisa mengatasi semua perubahan yang terjadi di dunia ini. guru harus bisa mendidik karakter anak didiknya, supaya tidak ketergantungan dengan media sosial dan memberikan pengaruh buruk.

Pendidikan sangat penting bagi pembentukan karakter bangsa. Tanpa adanya pendidikan, akan membuat fondasinya goyang. Seorang guru  harus bisa mengikuti arus zaman, sehingga bisa mendidik siswa dengan baik. Guru harus bisa mengantisipisi semua perubahan globalisasi bandar togel hongkong yang terjadi. Jangan sampai anak-anak hilang kontrol dan membentuk karakter bangsa yang buruk.

Acara yang dihadiri presiden joko widodo selanjutnya adalah menghadiri Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Untuk melakukan peletakan batu pertama di pembangunan museum muhammadiyah dan memberikan kuliah umum. Pada saat tiba di UAD, rintik hujan menyambut kedatangan beliau. Paspampres langsung menberikan payung ke jokowi. Seperti biasanya, jokowi akan langsung memegang payung itu sendiri. ketua Umum PP muhmmadiyah langsung menyambut kedatangannya.

Ketua Umum PP muhammadiyan langsung menawarkan diri, untuk memegang payung yang dibawa pak jokowi. Tapi beliau memilih untuk memegangnya sendiri. sempat terjadi saling tarik menarik, tapi akhirnya payung tetap di bawa bapak jokowi sendiri. Dari menghadiri kongres pancasila di yogyakarta dan rangkaian kegiatan lainnya, jokowi dan rombongan akan langsung menuju ke semarang untuk kunjungan kerja.

Perpu Ormas Dan Pembubaran HTI

Isu ormas anti pancasila memang semakin meresahkan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk menerbitkan perppu no 1 tahun 2017 tentang organisasi kemsyarakatan (ormas). Konstroversi Perppu ormas ini menimbulkan banyak masalah  di masyarakat. Banyak yang setuju dan banyak pula yang tidak setuju. Terjadi banyak kritikan dari berbagai pihak. Bahkan banyak yang akan menggugat ke mahkamah konstitusi. Dengan penerbitan perppu ini, juga membuat ormas islam HTI dicabut izin badan hukumnya.

Gugatan Ke Mahkamah Agung

Dari pihak HTI dan beberapa pihak lainnya berencana untuk mengajukan gugatan ke mahkamah agung. Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Wiranto tak begitu dipikir panjang. Buat masyarakat yang merasa tidak setuju dengan kebijakan tersebut, memang bisa menempuh jalur hukum yang berlaku. Nantinya pengadilan yang kan menentukan apakah semua perkaraan tersebut benar atau salah. Hal ini juga akan menentukan apakah pemerintah benar atau salah dalam mengeluarkan perppu ormas.

Wiranto berharap tidak akan ada lagi kerusahan mengenai hal tersebut. dengan adanya keputusan ini  tersebut memang membuat badan hukum HTI di cabut. Kementerian huklum dan ham secara resmi telah mencabut izin bada hukum dari organisasi hizbut tahrir indonesia (HTI). Hal ini dilakukan supaya bisa merawat pancasila. Semua keputusan ini dilakukan berdasarkan semua fakta yang sudah dikumpulkan.

Pihak HTI, mengaku tidak begitu tahu mengapa kemenkumham mencabut izin badan hukum dari HTI. Mereka merasa tidak ada koordinasi sama sekali, tidak ada peringatan tertulis sama sekali dari pihak kementerian hukum dan ham. Oleh karena itu HTI akan mengajukan proses gugatan ke pengadilan. Atas pencabutan izin badan hukum secara tiba-tiba tanpa adanya alasan yang jelas.

Tanggapan PBNU Dan MUI

Kontroversi perpu ormas ini memberikan banyak tanggapan dari berbagai pihak. Termasuk dari pihak pbnu dan MUI. Pencabutan izin badan usaha HTI dikarenakan ormas ini bertentangan dengan sistem yang ada di indonesia. Semua kegiatan yang dilakukan HTI, mulai saat ini akan selalu diingatkan dan diberi pemberitahuan oleh pihak berwajib. Hal ini membuat ketua PBNu dan MUI saling angkat bicara, mereka mengatakan menyerahkan semunya ke pemerintah. Jika memang keputusan tersebut yang terbaik.

Dari perpu tersebut, pemerintah memang bisa memutuskan untuk membubarkan sebuah organisasi kalau terasa meresahkan masyarakat dan anti pancasila. Terutama jika sudah mendapatkan bukti yang nyata. MUI akan tetap mendukung semua yang dilakukan pemerintah, Jika memang HTI merasa tidak terima, bisa langsung melakukan gugatan ke pengadilan. Ma;ruf berharap dengan adanya perpu tersebut, bukan menjadi alasan untuk membubarkan ormas yang lain karena tidak semua ormas anti islam. Setiap pembubaran harus melalui jalur yang panjang dan bukti yang nyata. Supaya tidak menimbulkan masalah yang lebih banyak lagi.

Pihak PBNu dan GP ansor juga mendukung adanya perppu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarkatan (ormas). Mereka akan mendukung dan mengawal semua hal yang terdapat di perpu tersebut. mereka berkata, ketakutan akan perpu ini hanya terjadi pada ormas togel online yang anti pancasila. Adanya perpu ini malah akan membuat kesatuan dan persatuan bangsa tetap terjaga. Tidak ada yang namanya merusak demokrasi.

Bahkan pihak GP ansor akan membantu pemerintah kalau ada yang menggugat perpu ini. kontroversi perpu ormas ini memang semakin memanas. Banyak pihak yang tidak setuju, karna telah merusak demokrasi. Tapi adanya perpu juga membantu menghilangkan ormas yang merusak persatuan bangsa.

PBNU Ungkapkan bahwa Ulama Tak Perlu dibela

Beberapa hari yang lalu masyarakat Indonesia kembali dikejutkan dengan rencana para alumni aksi 212 yang akan mengadakan demonstrasi atau ‘aksi’ kembali bertempat di Madjid Istiqlal. Aksi yang bertajuk Aksi 96 Bela Ulama itu mengundang reaksi berbagai pihak tidak hanya netizen yang pro dan kontra namun juga dari pihak NU (Nahdlatul Ulama).

Pengurus Besar NU (Nahdlatul Ulama) atau PBNU menyatakan bahwa ulama tak perlu dibela karena saat ini tidak ada kriminalisasi kepada mereka.

Tak Ada Kriminalisasi Terhadap Ulama Indonesia

KH Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU, pihaknya saat ini mempertanyakan ulama mana yan sedang dibela sekarang ini. Ketika ia ditanya soal Rizieq Shihab yang merupakan pentolan dari FPI itu, ia mengatakan tidak ada ulama yang perlu dibela. “Tidak ada kriminalisasi ulama maka tidak ada ulama yang perlu dibela. Ulama itu NU dan Muhammadiyah, adakah ulama NU dan Muhammadiyah yang dibela?” ungkap Said seusai peluncuran buku Miqat Kebinekaan yang bertempat di Gedung PBNU Jakarta pada Jumat (9/6) minggu lalu.

Ia mengatakan bahwa ulama adalah bentuk jamak dari alim dalam bahasa Arab. Jadi ulama itu kelompok. Jadi apabila mau membela ulama dewa poker maka mereka harusnya membela sebuah kelompok seperti NU dan Muhammadiyah sehingga ulama sejatinya tidak perlu dibela.

Diketahui sebelumnya bahwa alumni Presidium Alumni 212 menggelar aksi Bela Ulama 96 pada hari Jumat (9/6) di kawasan masjid Istiqlal. Massa juga saat itu masih berada di sana untuk beribadah shalat taraweh.

Dalam aksi itu, para massa mendesak pemerintah agar menghentikan kriminalisasi terhadap ulama. Sejumlah kasus yang mereka usung saat itu adalah kasus Rizieq Shihab terkait dugaan kasus pornografi. Kasus lainnya adalah kasus Al Khaththatan yang mana dituding makar. Rizieq sendiri saat ini maaih berada di Arab Saudu dan sampai saat ini tidak memenuhi panggilan dari pihak kepolisian.

Tanggapan Mentri Luar Negeri

Kementrian Luar Negeri sendiri menanggapi hal ini. Pihak Kementrian Luar Negeri RI menyebutkan bahwa Arab Saudi tidak akan memberikan suaka politik begitu saja kepada imam besar Front Pembela Islam itu. Rizieq Shihab saat ini diketahui masih berada di negara kaya minyak itu dan saat ini juga masih menjadi buron polisi karena kasusnya yakni dugaan kasus pornografi.

Armanatha Natsir, juru bicara Kementrian Luar Negeri mengatakan bahwa setiap negara memiliki kriteria masing-masing dalam memberikan suaka pada warga negara asing. Ia menambahkan bahwa dalam prosea tersebut pastinya memerlukan waktu yang panjang. Tidak hanya itu, proses penilaian juga panjang.

“Setiap negara memiliki langkah dan juga mekanismenya masing-masing. Apakah suaka tersebut dalam bentuk politik, ekonomi, sosial atau apa, itu ada aturan dan juga prosesnya masing-masing. Dan tentunya prosesnya tidak singkat, lama,” imbuhnya.

Saat ini diketahui bahwa Imam besar FPI atau pentolan dari FPI, Habib Rizieq Shihab belum juga mau pulang ke tanah air dikarenakan ia masih menetap di Arab Saudi. Rizieq sendiri melalui pengacaranya mengatakan bahwa kasus dugaan pornografi yang menyeret dirinta dengan seorang perempuan bernama Firzha itu adalah fitnah belaka. Ditambah lagi dengan adanya sederetan kasus lainnya yang tiba-tiba menyeret dirinya beberapa waktu belakangan ini. Ia dan pihaknya menganggap bahwa ini hanyalah kasus yang mana mengalihkan isu politik yang sedang berkembang di Indonesia.

Rizieq yang apabila masih enggan memenuhi panggilan polisi pasalnya akan dijemput paksa oleh polisi. Namub hal itu tak lantas menyurutkan niatnya untuk tinggal di Arab lebih lama.

APBD-P 2017 DKI Masih Tanggung Jawab Basuki-Djarot

DKI Jakarta sudah memiliki pemimpin baru terpilih, yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil  Gubernur. Sebelum penetapan keputusan tersebut, Anies-Sandi serta timnya telah meyampaikan keinginannya agar program-program yang telah mereka rencanakan pada masa kampanye, masuk ke APBD- Perubahan (APBD-P) DKI 2017. Anies ingin menitipkan ke APBD-P, bila sesuatu yang direncanakannya merupakan program besar. Karena saat ini, mereka sedang memerhatikan mengenai masalah implementasi dan skala dari rencana program kerja yang telah dibuatnya dan telah menjadi janji kepada masyarakat DKI Jakarta.

 

Anies-Sandi Berharap Program Prioritasnya Masuk APBD-P 2017

Anies Baswedan menuturkan, “ Jika skalanya kecil, sebenarnya dapat dilakukan penyesuaian dengan anggaran yang telah ada sekarang”. Penjelasan tersebut disampaikan gubernur terpilih itu di rumahnya, Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, pada rabu lalu 26 April 2017. Tak hanya itu saja, M. Taufik yang merupakan Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandiaga, juga mengungkapkan bahwa pihaknya berharap kalau program prioritas yang telah dibuat, dapat dibahas dalam APBD-P 2017.

 

Karena seperti yang diketahui, bahwa Anies-Sandi selaku gubernur dan wakil gubernur terpilih, akan dilantik di bulan Oktober 2017 mendatang, dan memiliki masa kepemimpinan selama 3 bulan di tahun 2017. Taufik juga menambahkan, “ Saya perlu sampaikan, karena APBD 2017 dirancang dan diputuskan oleh Gubernur Basuku, ada Plt dan lainnya, intinya itu adalah APBD gubernur lama. Jadi selama tiga bulan, Anies-Sandi akan melaksanakan program APBD gubernur lama”. Ungkapan tersebut disampaikan pada hari kamis lalu 4 Mei 2017, di Posko Anies-Sandi, Jalan Cicurug No 6, Menteng, Jakarta Pusat.

 

Dia mengungkapkan, “ Tiga bulan ini bukan merupakan program dari Anies-Sandi. Maka sebaiknya Anies-Sandi diberikan ruang untuk memberikan masukan-masukan program prioritas selama masa kerja tiga bulan itu. Di samping adanya program-program yang sudah ditetapkan”. Hal itu diungkapkannya, karena menurutnya penting untuk memasukkan program prioritas ke dalam APBD-P 2017, sebab jika hal tersebut tidak dilakukan, akan sulit untuk menilai dan mengukur kinerja gubernur baru pada seratus hari masa jabatannya.

 

Anies-Sandi Menggodok RPJMD

Seperti yang diketahui, program prioritas yang diharapkan dapat dimasukkan dalam APBD-P 2017 adalah program DP Rp 0, One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OKE OCE) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Tak hanya itu saja, Taufik juga mengatakan kalau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di periode 2017-2022 memang sepenuhnya digodok oleh Anies-Sandi. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, diminta untuk membuka komunikasi mengenai penyusunan RPJMD.

 

Taufik menuturkan “ Di anggaran tahun 2018, ditetapkan dalam pembahasan Sbobet pada tahun 2017. Anggaran 2018 merupakan hak gubernur baru. Bukankah tidak tepat bila gubernur baru menjalankan program yang dijalankan di 2018, tapi RPJMDnya disusun orang lain. Karena RPJMD adalah rencana jangka menengah daerah. Itu merupakan payung untuk memimpin selama 5 tahun”.

 

Pernyataan di atas sesuai dengan ungkapan Syarif, yang merupakan Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandiaga. Dia menjelaskan “ Program DP Rp 0, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, One Kecamatan – One Center Enterpreneur (OK- OCE) diusahakan untuk dapat masuk ke KUA-PPAS 2018 atau anggaran perubahan”. Hal itu diungkapkannya di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada selasa lalu, tanggal 2 Mei 2017.

 

Syarif mengatakan, tim transisi sedang mengupayakan program yang direncanakan Anies-Sandi masuk ke Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Pririotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan. Tim transisi tersebut akan membicarakan perihal itu ke Sekda DKI Saefullah.

 

APBD-P 2017 Tanggung Jawab Ahok-Djarot Atau Anies-Sandi?

DKI Jakarta sudah memiliki pemimpin baru terpilih, yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil  Gubernur. Sebelum penetapan keputusan tersebut, Anies-Sandi serta timnya telah meyampaikan keinginannya agar program-program yang telah mereka rencanakan pada masa kampanye, masuk ke APBD- Perubahan (APBD-P) DKI 2017. Anies ingin menitipkan ke APBD-P, bila sesuatu yang direncanakannya merupakan program besar. Karena saat ini, mereka sedang memerhatikan mengenai masalah implementasi dan skala dari rencana program kerja yang telah dibuatnya dan telah menjadi janji kepada masyarakat DKI Jakarta.

 

Anies-Sandi Berharap Program Prioritasnya Masuk APBD-P 2017

Anies Baswedan menuturkan, “ Jika skalanya kecil, sebenarnya dapat dilakukan penyesuaian dengan anggaran yang telah ada sekarang”. Penjelasan tersebut disampaikan gubernur terpilih itu di rumahnya, Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, pada rabu lalu 26 April 2017. Tak hanya itu saja, M. Taufik yang merupakan Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandiaga, juga mengungkapkan bahwa pihaknya berharap kalau program prioritas yang telah dibuat, dapat dibahas dalam APBD-P 2017.

 

Karena seperti yang diketahui, bahwa Anies-Sandi selaku gubernur dan wakil gubernur terpilih, akan dilantik di bulan Oktober 2017 mendatang, dan memiliki masa kepemimpinan selama 3 bulan di tahun 2017. Taufik juga menambahkan, “ Saya perlu sampaikan, karena APBD 2017 dirancang dan diputuskan oleh Gubernur Basuku, ada Plt dan lainnya, intinya itu adalah APBD gubernur lama. Jadi selama tiga bulan, Anies-Sandi akan melaksanakan program APBD gubernur lama”. Ungkapan tersebut disampaikan pada hari kamis lalu 4 Mei 2017, di Posko Anies-Sandi, Jalan Cicurug No 6, Menteng, Jakarta Pusat.

 

Dia mengungkapkan, “ Tiga bulan ini bukan merupakan program dari Anies-Sandi. Maka sebaiknya Anies-Sandi diberikan ruang untuk memberikan masukan-masukan program prioritas selama masa kerja tiga bulan itu. Di samping adanya program-program yang sudah ditetapkan”. Hal itu diungkapkannya, karena menurutnya penting untuk memasukkan program prioritas ke dalam APBD-P 2017, sebab jika hal tersebut tidak dilakukan, akan sulit untuk menilai dan mengukur kinerja gubernur baru pada seratus hari masa jabatannya.

 

Anies-Sandi Menggodok RPJMD

Seperti yang diketahui, program prioritas yang diharapkan dapat dimasukkan dalam APBD-P 2017 adalah program DP Rp 0, One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OKE OCE) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Tak hanya itu saja, Taufik juga mengatakan kalau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di periode 2017-2022 memang sepenuhnya digodok oleh Anies-Sandi. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, diminta untuk membuka komunikasi mengenai penyusunan RPJMD.

 

Taufik menuturkan “ Di anggaran tahun 2018, ditetapkan dalam pembahasan pada tahun 2017. Anggaran 2018 merupakan hak gubernur Judi bola baru. Bukankah tidak tepat bila gubernur baru menjalankan program yang dijalankan di 2018, tapi RPJMDnya disusun orang lain. Karena RPJMD adalah rencana jangka menengah daerah. Itu merupakan payung untuk memimpin selama 5 tahun”.

 

Pernyataan di atas sesuai dengan ungkapan Syarif, yang merupakan Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandiaga. Dia menjelaskan “ Program DP Rp 0, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, One Kecamatan – One Center Enterpreneur (OK- OCE) diusahakan untuk dapat masuk ke KUA-PPAS 2018 atau anggaran perubahan”. Hal itu diungkapkannya di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada selasa lalu, tanggal 2 Mei 2017.

 

Syarif mengatakan, tim transisi sedang mengupayakan program yang direncanakan Anies-Sandi masuk ke Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Pririotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan. Tim transisi tersebut akan membicarakan perihal itu ke Sekda DKI Saefullah.