Menu

Category: Politik

PBNU Ungkapkan bahwa Ulama Tak Perlu dibela

Beberapa hari yang lalu masyarakat Indonesia kembali dikejutkan dengan rencana para alumni aksi 212 yang akan mengadakan demonstrasi atau ‘aksi’ kembali bertempat di Madjid Istiqlal. Aksi yang bertajuk Aksi 96 Bela Ulama itu mengundang reaksi berbagai pihak tidak hanya netizen yang pro dan kontra namun juga dari pihak NU (Nahdlatul Ulama).

Pengurus Besar NU (Nahdlatul Ulama) atau PBNU menyatakan bahwa ulama tak perlu dibela karena saat ini tidak ada kriminalisasi kepada mereka.

Tak Ada Kriminalisasi Terhadap Ulama Indonesia

KH Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU, pihaknya saat ini mempertanyakan ulama mana yan sedang dibela sekarang ini. Ketika ia ditanya soal Rizieq Shihab yang merupakan pentolan dari FPI itu, ia mengatakan tidak ada ulama yang perlu dibela. “Tidak ada kriminalisasi ulama maka tidak ada ulama yang perlu dibela. Ulama itu NU dan Muhammadiyah, adakah ulama NU dan Muhammadiyah yang dibela?” ungkap Said seusai peluncuran buku Miqat Kebinekaan yang bertempat di Gedung PBNU Jakarta pada Jumat (9/6) minggu lalu.

Ia mengatakan bahwa ulama adalah bentuk jamak dari alim dalam bahasa Arab. Jadi ulama itu kelompok. Jadi apabila mau membela ulama dewa poker maka mereka harusnya membela sebuah kelompok seperti NU dan Muhammadiyah sehingga ulama sejatinya tidak perlu dibela.

Diketahui sebelumnya bahwa alumni Presidium Alumni 212 menggelar aksi Bela Ulama 96 pada hari Jumat (9/6) di kawasan masjid Istiqlal. Massa juga saat itu masih berada di sana untuk beribadah shalat taraweh.

Dalam aksi itu, para massa mendesak pemerintah agar menghentikan kriminalisasi terhadap ulama. Sejumlah kasus yang mereka usung saat itu adalah kasus Rizieq Shihab terkait dugaan kasus pornografi. Kasus lainnya adalah kasus Al Khaththatan yang mana dituding makar. Rizieq sendiri saat ini maaih berada di Arab Saudu dan sampai saat ini tidak memenuhi panggilan dari pihak kepolisian.

Tanggapan Mentri Luar Negeri

Kementrian Luar Negeri sendiri menanggapi hal ini. Pihak Kementrian Luar Negeri RI menyebutkan bahwa Arab Saudi tidak akan memberikan suaka politik begitu saja kepada imam besar Front Pembela Islam itu. Rizieq Shihab saat ini diketahui masih berada di negara kaya minyak itu dan saat ini juga masih menjadi buron polisi karena kasusnya yakni dugaan kasus pornografi.

Armanatha Natsir, juru bicara Kementrian Luar Negeri mengatakan bahwa setiap negara memiliki kriteria masing-masing dalam memberikan suaka pada warga negara asing. Ia menambahkan bahwa dalam prosea tersebut pastinya memerlukan waktu yang panjang. Tidak hanya itu, proses penilaian juga panjang.

“Setiap negara memiliki langkah dan juga mekanismenya masing-masing. Apakah suaka tersebut dalam bentuk politik, ekonomi, sosial atau apa, itu ada aturan dan juga prosesnya masing-masing. Dan tentunya prosesnya tidak singkat, lama,” imbuhnya.

Saat ini diketahui bahwa Imam besar FPI atau pentolan dari FPI, Habib Rizieq Shihab belum juga mau pulang ke tanah air dikarenakan ia masih menetap di Arab Saudi. Rizieq sendiri melalui pengacaranya mengatakan bahwa kasus dugaan pornografi yang menyeret dirinta dengan seorang perempuan bernama Firzha itu adalah fitnah belaka. Ditambah lagi dengan adanya sederetan kasus lainnya yang tiba-tiba menyeret dirinya beberapa waktu belakangan ini. Ia dan pihaknya menganggap bahwa ini hanyalah kasus yang mana mengalihkan isu politik yang sedang berkembang di Indonesia.

Rizieq yang apabila masih enggan memenuhi panggilan polisi pasalnya akan dijemput paksa oleh polisi. Namub hal itu tak lantas menyurutkan niatnya untuk tinggal di Arab lebih lama.

APBD-P 2017 DKI Masih Tanggung Jawab Basuki-Djarot

DKI Jakarta sudah memiliki pemimpin baru terpilih, yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil  Gubernur. Sebelum penetapan keputusan tersebut, Anies-Sandi serta timnya telah meyampaikan keinginannya agar program-program yang telah mereka rencanakan pada masa kampanye, masuk ke APBD- Perubahan (APBD-P) DKI 2017. Anies ingin menitipkan ke APBD-P, bila sesuatu yang direncanakannya merupakan program besar. Karena saat ini, mereka sedang memerhatikan mengenai masalah implementasi dan skala dari rencana program kerja yang telah dibuatnya dan telah menjadi janji kepada masyarakat DKI Jakarta.

 

Anies-Sandi Berharap Program Prioritasnya Masuk APBD-P 2017

Anies Baswedan menuturkan, “ Jika skalanya kecil, sebenarnya dapat dilakukan penyesuaian dengan anggaran yang telah ada sekarang”. Penjelasan tersebut disampaikan gubernur terpilih itu di rumahnya, Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, pada rabu lalu 26 April 2017. Tak hanya itu saja, M. Taufik yang merupakan Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandiaga, juga mengungkapkan bahwa pihaknya berharap kalau program prioritas yang telah dibuat, dapat dibahas dalam APBD-P 2017.

 

Karena seperti yang diketahui, bahwa Anies-Sandi selaku gubernur dan wakil gubernur terpilih, akan dilantik di bulan Oktober 2017 mendatang, dan memiliki masa kepemimpinan selama 3 bulan di tahun 2017. Taufik juga menambahkan, “ Saya perlu sampaikan, karena APBD 2017 dirancang dan diputuskan oleh Gubernur Basuku, ada Plt dan lainnya, intinya itu adalah APBD gubernur lama. Jadi selama tiga bulan, Anies-Sandi akan melaksanakan program APBD gubernur lama”. Ungkapan tersebut disampaikan pada hari kamis lalu 4 Mei 2017, di Posko Anies-Sandi, Jalan Cicurug No 6, Menteng, Jakarta Pusat.

 

Dia mengungkapkan, “ Tiga bulan ini bukan merupakan program dari Anies-Sandi. Maka sebaiknya Anies-Sandi diberikan ruang untuk memberikan masukan-masukan program prioritas selama masa kerja tiga bulan itu. Di samping adanya program-program yang sudah ditetapkan”. Hal itu diungkapkannya, karena menurutnya penting untuk memasukkan program prioritas ke dalam APBD-P 2017, sebab jika hal tersebut tidak dilakukan, akan sulit untuk menilai dan mengukur kinerja gubernur baru pada seratus hari masa jabatannya.

 

Anies-Sandi Menggodok RPJMD

Seperti yang diketahui, program prioritas yang diharapkan dapat dimasukkan dalam APBD-P 2017 adalah program DP Rp 0, One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OKE OCE) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Tak hanya itu saja, Taufik juga mengatakan kalau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di periode 2017-2022 memang sepenuhnya digodok oleh Anies-Sandi. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, diminta untuk membuka komunikasi mengenai penyusunan RPJMD.

 

Taufik menuturkan “ Di anggaran tahun 2018, ditetapkan dalam pembahasan Sbobet pada tahun 2017. Anggaran 2018 merupakan hak gubernur baru. Bukankah tidak tepat bila gubernur baru menjalankan program yang dijalankan di 2018, tapi RPJMDnya disusun orang lain. Karena RPJMD adalah rencana jangka menengah daerah. Itu merupakan payung untuk memimpin selama 5 tahun”.

 

Pernyataan di atas sesuai dengan ungkapan Syarif, yang merupakan Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandiaga. Dia menjelaskan “ Program DP Rp 0, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, One Kecamatan – One Center Enterpreneur (OK- OCE) diusahakan untuk dapat masuk ke KUA-PPAS 2018 atau anggaran perubahan”. Hal itu diungkapkannya di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada selasa lalu, tanggal 2 Mei 2017.

 

Syarif mengatakan, tim transisi sedang mengupayakan program yang direncanakan Anies-Sandi masuk ke Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Pririotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan. Tim transisi tersebut akan membicarakan perihal itu ke Sekda DKI Saefullah.

 

APBD-P 2017 Tanggung Jawab Ahok-Djarot Atau Anies-Sandi?

DKI Jakarta sudah memiliki pemimpin baru terpilih, yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil  Gubernur. Sebelum penetapan keputusan tersebut, Anies-Sandi serta timnya telah meyampaikan keinginannya agar program-program yang telah mereka rencanakan pada masa kampanye, masuk ke APBD- Perubahan (APBD-P) DKI 2017. Anies ingin menitipkan ke APBD-P, bila sesuatu yang direncanakannya merupakan program besar. Karena saat ini, mereka sedang memerhatikan mengenai masalah implementasi dan skala dari rencana program kerja yang telah dibuatnya dan telah menjadi janji kepada masyarakat DKI Jakarta.

 

Anies-Sandi Berharap Program Prioritasnya Masuk APBD-P 2017

Anies Baswedan menuturkan, “ Jika skalanya kecil, sebenarnya dapat dilakukan penyesuaian dengan anggaran yang telah ada sekarang”. Penjelasan tersebut disampaikan gubernur terpilih itu di rumahnya, Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, pada rabu lalu 26 April 2017. Tak hanya itu saja, M. Taufik yang merupakan Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandiaga, juga mengungkapkan bahwa pihaknya berharap kalau program prioritas yang telah dibuat, dapat dibahas dalam APBD-P 2017.

 

Karena seperti yang diketahui, bahwa Anies-Sandi selaku gubernur dan wakil gubernur terpilih, akan dilantik di bulan Oktober 2017 mendatang, dan memiliki masa kepemimpinan selama 3 bulan di tahun 2017. Taufik juga menambahkan, “ Saya perlu sampaikan, karena APBD 2017 dirancang dan diputuskan oleh Gubernur Basuku, ada Plt dan lainnya, intinya itu adalah APBD gubernur lama. Jadi selama tiga bulan, Anies-Sandi akan melaksanakan program APBD gubernur lama”. Ungkapan tersebut disampaikan pada hari kamis lalu 4 Mei 2017, di Posko Anies-Sandi, Jalan Cicurug No 6, Menteng, Jakarta Pusat.

 

Dia mengungkapkan, “ Tiga bulan ini bukan merupakan program dari Anies-Sandi. Maka sebaiknya Anies-Sandi diberikan ruang untuk memberikan masukan-masukan program prioritas selama masa kerja tiga bulan itu. Di samping adanya program-program yang sudah ditetapkan”. Hal itu diungkapkannya, karena menurutnya penting untuk memasukkan program prioritas ke dalam APBD-P 2017, sebab jika hal tersebut tidak dilakukan, akan sulit untuk menilai dan mengukur kinerja gubernur baru pada seratus hari masa jabatannya.

 

Anies-Sandi Menggodok RPJMD

Seperti yang diketahui, program prioritas yang diharapkan dapat dimasukkan dalam APBD-P 2017 adalah program DP Rp 0, One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OKE OCE) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Tak hanya itu saja, Taufik juga mengatakan kalau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di periode 2017-2022 memang sepenuhnya digodok oleh Anies-Sandi. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, diminta untuk membuka komunikasi mengenai penyusunan RPJMD.

 

Taufik menuturkan “ Di anggaran tahun 2018, ditetapkan dalam pembahasan pada tahun 2017. Anggaran 2018 merupakan hak gubernur Judi bola baru. Bukankah tidak tepat bila gubernur baru menjalankan program yang dijalankan di 2018, tapi RPJMDnya disusun orang lain. Karena RPJMD adalah rencana jangka menengah daerah. Itu merupakan payung untuk memimpin selama 5 tahun”.

 

Pernyataan di atas sesuai dengan ungkapan Syarif, yang merupakan Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandiaga. Dia menjelaskan “ Program DP Rp 0, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, One Kecamatan – One Center Enterpreneur (OK- OCE) diusahakan untuk dapat masuk ke KUA-PPAS 2018 atau anggaran perubahan”. Hal itu diungkapkannya di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada selasa lalu, tanggal 2 Mei 2017.

 

Syarif mengatakan, tim transisi sedang mengupayakan program yang direncanakan Anies-Sandi masuk ke Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Pririotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan. Tim transisi tersebut akan membicarakan perihal itu ke Sekda DKI Saefullah.